JAKARTA - Di saat DPR menggelar sidang paripurna dengan agenda keputusan akhir Pansus Hak Angket kasus Century, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Selasa pagi tadi, membuka Rakernas XIV Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan Jakarta. Dalam acara tersebut Presiden SBY tampak santai dan sama sekali tak menyinggung kasus Bank Century. Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang ikut mendampingi presiden di Rakernas Hipmi tampak tegang. Di saat presiden berpidato,
Sri Mulyani sering tertunduk sambil mengamati ponsel di genggamannya. Presiden dalam pidatonya lebih banyak berharap agar Hipmi mampu berperan membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Roy Suryo mengacau
Ketika Ketua Pansus Hak Angket Century, Idrus Marham membacakan kesimpulan hasil Pansus, Roy Suryo dari Fraksi Demokrat berkali-kali mengacau sidang paripurna DPR dengan berteriak huuu...., sementara Ruhut Sitompul justru tampak lebih tenang.
Sementara itu suasana di sekitar gedung DPR, Selasa pagi tadi diwarnai aksi demo. Aparat keamanan all out menjaga sidang paripurna DPR dengan agenda utama penyampaian hasil kerja Pansus Angket Century. Sebanyak 2.000 polisi dikerahkan di gedung wakil rakyat.
Seluruh unsur kepolisian diturunkan seperti dari Samapta, Brimob, Polda dan Polres Jakpus. Kekuatan tersebut didukung oleh kendaraan penyemprot air (water cannon), penghalau massa (baracuda) dan pengamanan tameng (security barrier).
Peta kekuatan Pansus Century diprediksikan Fraksi PDIP 40 persen anggota DPR akan menyatakan tidak ada masalah dalam pemberian FPJP dan PMS. Namun, 60 persen akan menyatakan sebaliknya.
Hal ini disampaikan anggota Pansus dari FPDIP, Eva Kusuma Sundari di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/3) pagi tadi.
”Di atas kertas, 40 : 60. 40 yang 3 fraksi (Demokrat, PAN, PKB), 60 yang 6 fraksi (Golkar, PDIP, PKS, PPP, Hanura, Gerindra)," ujar Eva.
Tapi, menurut Eva, kekuatan ini masih bisa berubah. Karena di politik tidak tahu siapa kawan dan siapa lawan. Jika terbuka masih kesempatan lobi masih bisa berubah.
Selain itu, pihaknya juga meminta agar dalam sidang Paripurna pansus dapat melakukan voting. "Itu harapan kita. PDIP hadir semua kecuali 4 orang," kata dia.
Sebelumnya tim perumus memetakan pandangan dari sembilan fraksi yang menjadi kesimpulan Pansus. Kesimpulan tersebut antara lain, kesimpulan A menyebutkan, Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) dan bailout secara kebijakan maupun teknis pelaksanaan tidak bermasalah.
Sedangkan kesimpulan B, FPJP dan bailout hanya bermasalah dalam teknis pelaksanaan, namun tidak dalam kebijakan.Kesimpulan C, FPJP dan bailout bermasalah, baik dalam kebijakan maupun teknis pelaksanaan.
Ahmad Yani dari Fraksi PPP menyatakan, sangat mungkin PDI Perjuangan, Golkar, Hanura, PKS dan Gerindra memilih kesimpulan C, di mana FPJP dan bailout Century dianggap bermasalah, baik dalam kebijakan maupun teknis pelaksanaannya.
Kubu Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) hampir pasti memilih kesimpulan A, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mungkin memilih kesimpulan B.
Hingga berita ini diturunkan, untuk sementara gambaran suara yang pro kubu Demokrat atau pro kesimpulan A adalah : 148 anggota DPR Partai Demokrat, PAN dengan 46 anggota, PKB 28 dan PPP 38 anggota, sehingga total 260 suara.
Sementara yang kontra kubu Demokrat dan mengambil sikap oposisi atau kritis adalah PDIP dengan 94 anggota DPR, Golkar 106 anggota DPR, PKS 57 anggota, Gerindra 26 dan Hanura 17 suara, sehingga total suara 300.
Jika semua anggota DPR hadir dalam sidang paripurna itu, hampir pasti kubu Partai Demokrat (SBY-Boediono) kalah, sebab 300 lawan 260. "Inilah yang mungkin bisa membuat kubu SBY panik dan nervous," kata pengamat politik UGM Arie Sujito.
Anggota Pansus DPR, Romahurmuzy mengatakan, gelagat akan munculnya satu rekomendasi bukan berarti suatu pemborosan keuangan negara. "Dalam politik memang ujung-ujungnya kompromi. Di seluruh dunia pun semuanya begitu. Transaksinya adalah transaksi pendapat dan keputusan politik," tandas anggota DPR dari PPP itu.
Kompromisme itulah yang dikecam mahasiswa karena berarti parpol-parpol itu inkonsisten dan tampak sekali dikendalikan oleh para bos partai. Meminjam studi akademisi John Sidel dan Ollo Tornquist, di Indonesia, sebagaimana di Filipina, terbukti para bos masih mengendalikan parpol dengan modal dan jaringan mereka.
Akibatnya, parpol-parpol tak mandiri dan tercekik kepentingan bos-bos yang mendominasi partai. "Ini buruk bagi demokrasi," kata M Subhi Ibrahim MA, Direktur PSIK Universitas Paramadina.
Sejak awal, para pengamat politik dan aktivis memperingatkan partai-partai politik di parlemen agar tidak melakukan politik dagang sapi (deal), karena mereka bakal jadi sasaran protes mahasiswa maupun masyarakat.
"Inkonsistensi setiap parpol di parlemen dalam kasus Century akan membuat geram dan kecewa publik. Selain itu, krisis legitimasi akan mengancam parpolparpol yang deal dalam soal Century itu," kata A Chozin Amrullah, Ketua Umum PB-HMI MPO, Selasa (2/3) pagi tadi.
Sementara Airlangga Pribadi dari Fisip Unair Surabaya menegaskan, parpol-parpol yang inkonsisten dan membuat deal dengan pemerintahan SBY atau kubu Demokrat, hampir pasti terancam krisis legitimasi dan kehilangan kepercayaan rakyat.
Sementara aksi demo besar-besaran dari pendukung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di gedung DPR dan dilaporkannya 108 mantan anggota DPR ke Bareskrim, menunjukkan adanya kepanikan tim sukses dan para pendukung SBY terhadap adanya pelanggaran kasus Century yang dilakukan orang-orang SBY.
"Itu bentuk kepanikan dari tim sukses dan para pendukung SBY di saat enjuritime.Sebab lobi-lobi yang mereka lakukan terhadap sejumlah fraksi gagal, sehingga jalan yang mereka tempuh untuk melemahkan Pansus adalah dengan melakukan penekanan terhadap sejumlah mantan anggota dan anggota DPR yang mereka nilai masih ngotot menyalahkan pemerintah dalam bailout Bank Century," kata Direktur Indonesian Budget Center, Arif Nur Alam kepada Wawasan, Selasa pagi tadi di Jakarta.
Namun, kata Arif, sekarang ini publik makin cerdas. Apa pun yang dilakukan para pendukung SBY sudah diyakini bahwa tindakan itu hanya untuk melemahkan Pansus. "Jangan dikira masyarakat bodoh, "katanya.
Arif menilai, apa yang dilakukan tim sukses dan pendukung SBY dengan melakukan aksi turun ke jalan sebenarnya sangat kontraproduktif dengan pernyataan SBY sendiri yang sebelumnya menginginkan agar kasus Century ini dibuka seterang- terangnya dan jangan ada yang ditutup-tutupi,
"Tindakan itu kontrapoduktif. Apalagi SBY kemarin mengatakan dialah yang bertanggung jawab terhadap bailout Century,"tandas Arif.inl/ary-sn
Ada 
Marzuki Alie sendiri menyatakan, menurut keputusan Bamus DPR, sidang paripurna membahas Century akan berlangsung dua hari yaitu hari ini dan besok. Dia mengakui, sidang paripurna memang lebih tinggi dibandingkan rapat Bamus DPR. Namun saat dia membuka sidang, tidak ada usulan untuk menambahkan agenda sidang. 
