Dese Susilo Pramono paeh:
Jakarta, RMOL. Sejumlah anggota DPR, aktivis mahasiswa, serta berbagai eksponen dari lembaga civil society siang ini pukul 14.00 (Jumat, 4/6) akan mendatangi gedung Kedutaan Besar Arab Saudi di Jalan MT Haryono, Jakarta.
"Ya, ada Akbar Faizal (F-Hanura), Teguh Juwarno (F-PAN), Ihsan Loulembah (Eks DPD), HMI dan kelompok Cipayung, dan masyarakat sipil dari berbagai elemen," ujar anggota Komisi XI DPR, Arif Budimanta saat dihubungi Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Jumat, 4/6).
Politisi PDI Perjuangan ini menyatakan gerakan mereka ini sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina. Untuk itu, mereka mendesak Liga Arab yang dimotori Arab Saudi untuk bersikap tegas terhadap persoalan yang terjadi di bumi Palestina.
"Selama ini kita lihat kurang tegas. Mungkin karena ada pengaruh Amerika Serikat disana. Kita berharap untuk melihat persoalan yang terjadi dan bersikap," tegasnya. [zul]
Kamis, 03 Juni 2010
10 WNI Sudah Tiba di Yordania Rabu, 02 Juni 2010, 11:49:16 WIB
Dese Susilo pramono paeh:
Jakarta, RMOL. Sekitar beberapa menit lalu Presiden SBY berkomunikasi langsung dengan Dubes Indonesia untuk Yordania, Zinulbahar, bersama 10 orang warga Indonesia yang bebas dari tahanan Israel. Menurut SBY, mereka sudah berada dalam bus yang sudah tiba di Yordania.
"Saya berbicara dengan saudara Ferry Nur menjelaskan tentang situasi apa yang dialami warga negara kita bersama relawan dunia yang ada," jelas SBY dalam jumpa pers mendadak di dalam Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/6).
SBY merasa bersyukur bahwa 10 orang WNI itu selamat di Yordania. Sedangkan, dua orang lain sedang dalam perawatan di sebuah rumah sakit di kawasan Israel. Satu orang tertembak di bagian kaki dan tangan, satu orang lagi tertembak di bagian dada.
Presiden instruksikan dua orang itu ditangani dengan baik dan meminta pemerintah Yordania kerjasama baik dengan mengevakuasi korban ke Yordania. Jurubicara Presiden bidang luar negeri, Dino Pati Djalal tegaskan dua orang itu bernama Oktabianto dan Surya Fahrizal.[ald]
Jakarta, RMOL. Sekitar beberapa menit lalu Presiden SBY berkomunikasi langsung dengan Dubes Indonesia untuk Yordania, Zinulbahar, bersama 10 orang warga Indonesia yang bebas dari tahanan Israel. Menurut SBY, mereka sudah berada dalam bus yang sudah tiba di Yordania.
"Saya berbicara dengan saudara Ferry Nur menjelaskan tentang situasi apa yang dialami warga negara kita bersama relawan dunia yang ada," jelas SBY dalam jumpa pers mendadak di dalam Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/6).
SBY merasa bersyukur bahwa 10 orang WNI itu selamat di Yordania. Sedangkan, dua orang lain sedang dalam perawatan di sebuah rumah sakit di kawasan Israel. Satu orang tertembak di bagian kaki dan tangan, satu orang lagi tertembak di bagian dada.
Presiden instruksikan dua orang itu ditangani dengan baik dan meminta pemerintah Yordania kerjasama baik dengan mengevakuasi korban ke Yordania. Jurubicara Presiden bidang luar negeri, Dino Pati Djalal tegaskan dua orang itu bernama Oktabianto dan Surya Fahrizal.[ald]
ISRAEL DEPORTASI 10 WNI
Israel Deportasi 10 WNI
* Kamis, 3 Juni 2010 | 09:17 WIB
* Cetak Artikel
* Kirim Artikel
Dua WNI Kena Luka Tembak
JAKARTA - SURYA- Sepuluh dari 12 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi relawan di kapal Mavi Marmara akhirnya dibebaskan Israel, Rabu (2/6).
Mereka ditahan di penjara sipil Kota Besherfa, Israel, sejak Senin (31/5) lalu. Ke-10 WNI tersebut, bersama 118 sukarelawan internasional lainnya, tiba di perbatasan Israel dengan Yordania, pagi hari waktu setempat atau sekitar pukul 11.30 WIB.
Dengan diangkut lima bis dari pemerintah Yordania, mereka menyeberangi Jembatan Allenby. Jembatan ini membentang di atas Sungai Yordan, yang menghubungkan Yordania dengan Tepi Barat.
Sementara dua WNI lainnya masih dirawat di rumah sakit karena mengalami luka-luka akibat serangan militer Israel, Senin (31/5).
Ke-12 WNI beserta 671 sukarelawan dan berbagai negara hendak memberikan bantuan kemanusiaan pada warga Palestina di Jalur Gaza dalam misi Freedom Flotilla. Saat hendak menembus barikade militer Israel, sekitar 65 km dari lepas pantai Gaza, kapal Mavi Marmara yang mereka tumpangi diserang militer Israel.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat berbincang melalui telepon Ferry Nur, salah seorang relawan dari Komite Indonesia Untuk Solidaritas Palestina (Kispa). Ferry menuturkan yang mereka alami selama di Mavi Marmara.
“Kita bersyukur 10 WNI tiba dengan selamat di Yordania dan dalam kondisi sehat,” ujar SBY.
Setelah berbincang dengan Ferry, Presiden menginstruksikan pada Dubes RI di Amman, Zainulbahar Noor, untuk menangani mereka dengan baik. Untuk sementara ke-10 WNI tersebut ditampung di Hotel Sheraton Amman.
Juru Bicara Kepresidenan Bidang Luar Negeri Dino Patti Djalal menjelaskan, dua WNI yang terluka bernama Okvianto Baharudin dari Kispa dan Surya Fahrizal dari Sahabat Al Aqsha-Hidayatullah.
Namun Dino tidak menjelaskan di antara keduanya yang menderita luka tembak di kaki dan tangan dan yang menderita luka tembak di dada.
Sebelumnya, Ketua Presidium Mer-C, Jose Rizal Jurnalis menyebutkan saat ini Okvianto dirawat di RS Barzilay, Askelon dan Surya di RS Rambam, Haifa.
Diperlakukan Kasar
Aktivis yang dibebaskan berasal dari 12 negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Antara lain Malaysia, Indonesia, Bahrain, Kuwait dan Pakistan.
Hingga kini ratusan aktivis yang bergabung dalam misi Feedom Flottila masih berada di penjara dan Israel berjanji akan menuntaskan deportasinya.
Dese Susilo Pramono Paeh:
Para tahanan yang dibebaskan mengaku diperlakukan kasar dan dipermalukan oleh tentara Israel. Tak hanya itu, tentara Israel membatasi makanan, minuman, jam tidur dan tidak diperbolehkan menggunakan toilet.
“Tentara Israel memperlakukan secara kasar semua tahanannya, baik perempuan, laki-laki maupun anak-anak,” ujar Walid al-Tabtabai, aktivis asal Kuwait.
Tentara Israel juga tega menodongkan senjatanya ke kepala bayi berusia satu tahun agar kapten kapal mau menghentikan kapalnya.
“Mereka mengacungkan senjata di depan orangtuanya yang berasal dari Turki. Bocah itu dijadikan sandera,” ujar Sabrina, aktivis asal Aljazair.nkcm/ap/bbc/tis
Dibaca: 146 kali
* Kamis, 3 Juni 2010 | 09:17 WIB
* Cetak Artikel
* Kirim Artikel
Dua WNI Kena Luka Tembak
JAKARTA - SURYA- Sepuluh dari 12 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi relawan di kapal Mavi Marmara akhirnya dibebaskan Israel, Rabu (2/6).
Mereka ditahan di penjara sipil Kota Besherfa, Israel, sejak Senin (31/5) lalu. Ke-10 WNI tersebut, bersama 118 sukarelawan internasional lainnya, tiba di perbatasan Israel dengan Yordania, pagi hari waktu setempat atau sekitar pukul 11.30 WIB.
Dengan diangkut lima bis dari pemerintah Yordania, mereka menyeberangi Jembatan Allenby. Jembatan ini membentang di atas Sungai Yordan, yang menghubungkan Yordania dengan Tepi Barat.
Sementara dua WNI lainnya masih dirawat di rumah sakit karena mengalami luka-luka akibat serangan militer Israel, Senin (31/5).
Ke-12 WNI beserta 671 sukarelawan dan berbagai negara hendak memberikan bantuan kemanusiaan pada warga Palestina di Jalur Gaza dalam misi Freedom Flotilla. Saat hendak menembus barikade militer Israel, sekitar 65 km dari lepas pantai Gaza, kapal Mavi Marmara yang mereka tumpangi diserang militer Israel.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat berbincang melalui telepon Ferry Nur, salah seorang relawan dari Komite Indonesia Untuk Solidaritas Palestina (Kispa). Ferry menuturkan yang mereka alami selama di Mavi Marmara.
“Kita bersyukur 10 WNI tiba dengan selamat di Yordania dan dalam kondisi sehat,” ujar SBY.
Setelah berbincang dengan Ferry, Presiden menginstruksikan pada Dubes RI di Amman, Zainulbahar Noor, untuk menangani mereka dengan baik. Untuk sementara ke-10 WNI tersebut ditampung di Hotel Sheraton Amman.
Juru Bicara Kepresidenan Bidang Luar Negeri Dino Patti Djalal menjelaskan, dua WNI yang terluka bernama Okvianto Baharudin dari Kispa dan Surya Fahrizal dari Sahabat Al Aqsha-Hidayatullah.
Namun Dino tidak menjelaskan di antara keduanya yang menderita luka tembak di kaki dan tangan dan yang menderita luka tembak di dada.
Sebelumnya, Ketua Presidium Mer-C, Jose Rizal Jurnalis menyebutkan saat ini Okvianto dirawat di RS Barzilay, Askelon dan Surya di RS Rambam, Haifa.
Diperlakukan Kasar
Aktivis yang dibebaskan berasal dari 12 negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Antara lain Malaysia, Indonesia, Bahrain, Kuwait dan Pakistan.
Hingga kini ratusan aktivis yang bergabung dalam misi Feedom Flottila masih berada di penjara dan Israel berjanji akan menuntaskan deportasinya.
Dese Susilo Pramono Paeh:
Para tahanan yang dibebaskan mengaku diperlakukan kasar dan dipermalukan oleh tentara Israel. Tak hanya itu, tentara Israel membatasi makanan, minuman, jam tidur dan tidak diperbolehkan menggunakan toilet.
“Tentara Israel memperlakukan secara kasar semua tahanannya, baik perempuan, laki-laki maupun anak-anak,” ujar Walid al-Tabtabai, aktivis asal Kuwait.
Tentara Israel juga tega menodongkan senjatanya ke kepala bayi berusia satu tahun agar kapten kapal mau menghentikan kapalnya.
“Mereka mengacungkan senjata di depan orangtuanya yang berasal dari Turki. Bocah itu dijadikan sandera,” ujar Sabrina, aktivis asal Aljazair.nkcm/ap/bbc/tis
Dibaca: 146 kali
Serangan Israel ke Marmara
Dese susilo pramono paeh blog:
Jumat, 4 Juni 2010
Palestina kembali mencekam. Lagi-lagi Gaza digempur oleh militer Israel. Mungkin fakta itu tidak begitu mencengangkan. Sebab, serangan terbatas ke Gaza seperti yang dilakukan Israel pekan ini sebelumnya sudah sering dilakukan Israel dengan berbagai alasan hipokritifnya. Karena itu, publik internasional seakan telah terbiasa mendengarnya.
Namun, yang membuat publik dunia tercengang, termasuk Sekjen PBB, negara-negara Uni-Eropa, bahkan (mungkin juga) Amerika Serikat (AS), yaitu serangan militer yang dilancarkan Israel terhadap kapal kemanusiaan Mavi Marmara. Padahal, kapal tersebut mengangkut sukarelawan peduli Palestina dari seluruh dunia yang tergabung dalam Mer-C dan kalangan jurnalis, sehari setelah serangan Israel ke Gaza.
Karena itu, tak mengherankan jika pascapenyerangan itu, berbagai reaksi kecaman dilayangkan oleh negara-negara internasional kepada negeri Zionis itu. Bahkan, Turki yang tercatat paling banyak kehilangan sukarelawannya dalam serangan itu memilih mengecam secara aktif dan tegas dengan menarik duta besarnya dari Tel Aviv.
Minimal, terdapat tiga pertimbangan mendasar yang menjadikan publik internasional begitu mengecam serangan Israel ke kapal Mavi Marmara. Pertama, kapal Mavi Marmara yang berangkat dari Turki merupakan "kapal kemanusiaan" yang tidak memiliki tendensi politik ataupun militer sama sekali. Oleh karena itu, serangan militer terhadapnya dapat dinilai sebagai sebuah serangan dan pelecehan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
Kedua, kapal Mavi Marmara juga memuat kalangan jurnalis dari berbagai penjuru negara di dunia. Karena itu, serangan terhadapnya merupakan simbol pelecehan terhadap perlindungan dan hak kalangan jurnalistik internasional.
Ketiga, terkait dengan masa depan perdamaian, tindakan Israel tersebut dinilai berpeluang memicu memanasnya iklim konflik yang secara langsung akan mengancam masa depan perdamaian, baik pada tingkat lokal Palestina maupun regional Timur Tengah.
Oleh karena itu, bagi penulis, serangan Israel terhadap kapal Mavi Marmara merupakan sebuah blunder riskan yang potensial berpeluang menjadi "bumerang" bagi negeri Zionis itu. Apalagi, jika mengamati bahwa serangan semacam itu secara politik maupun militer dinilai tidak akan memberikan dampak positif berarti bagi Israel.
Dalam catatan penulis, akhir-akhir ini, sejak dipimpin oleh Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, blunder semacam ini kerap dilancarkan oleh Israel. Beberapa bulan lalu, Israel juga membuat blunder dengan membunuh salah satu petinggi militer Hamas yang bernama Mahmoud Al Mabhouh. Pembunuhan itu membuat negara-negara Uni-Eropa "terpaksa" mengecam Israel. Pembangunan permukiman secara "membabi buta" di kawasan Jerusalem Timur beberapa tahun ini juga merupakan "catatan hitam" Israel beberapa tahun terakhir ini.
Jika menyimak fakta-fakta itu, maka dapat dipahami bahwa sejatinya rangkaian blunder itu bukan bentuk ketidaksengajaan ataupun kesalahan strategi, tapi memang sebuah sikap yang turun dari paradigma politik. Karena itu, ini menunjukkan bahwa ada perubahan paradigma politik Israel sejak naiknya Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Di bawah kepemimpinan Netanyahu, Israel tampak kencang menggeser paradigma politiknya ke "kanan": konservatif-radikal.
Dalam paradigma politik "kanan", mekanisme berbasis militeristik selalu berada di garda terdepan dalam upaya mewujudkan hasrat politik penggeraknya. Dan, mekanisme dialog biasanya hanya akan dilalui jika dinilai akan memenangkan atau kerap hanya menjadi "kedok" semata.
Perubahan paradigma politik Israel menuju "kanan" di bawah kepemimpinan Netanyahu sama sekali tidak mengejutkan. Sebab, catatan karier politik Netanyahu di Israel memaparkan bahwa sejak dulu ia memang dikenal sebagai pemimpin Israel yang beraliran politik "kanan", tak kenal kompromi.
Dulu, paradigma "kanan" memang jitu dan efektif dalam mengantarkan Israel ke pentas kemenangan dalam setiap rivalitasnya dengan Palestina. Namun, pilihan untuk tetap berparadigma "kanan" yang tampaknya sedang dipilih oleh Netanyahu pada era kepemimpinannya saat ini merupakan sebuah blunder besar yang menjadi pangkal lahirnya rangkaian blunder Israel beberapa tahun terakhir ini.
Pasalnya, pertama, di bawah kepemimpinan Presiden Barack Obama, AS yang selama ini setia menjadi "ibu angkat" Israel justru lebih dulu menerapkan paradigma politik yang berseberangan, yaitu moderat-dialogis. Dengan demikian, berseberangan paradigma politik dengan "sang ibu angkat" dinilai akan menjadi "mimpi buruk" bagi Israel pada masa depan.
Kedua, negara-negara internasional, termasuk Uni Eropa, kini dinilai tengah berharap dan bersemangat besar untuk segera merealisasikan perdamaian di kawasan Timur Tengah, khususnya di Palestina, dengan mekanisme dialog-damai yang berbasis terbentuk dan berdirinya negara Israel dan Palestina. Jika Netanyahu memilih untuk tetap menerapkan paradigma berbasis konservatif-militeristik, maka citra dan posisi negeri Zionis itu akan makin redup dan terpojok.
Tampaknya Netanyahu perlu kembali berpikir untuk terus berdiri di atas paradigma politik "kanan". Sebab, rangkaian kecaman dan tekanan yang diterima Israel, bahkan dari sekutunya sendiri, sejak berada di bawah pimpinannya menunjukkan bahwa paradigma politik "kanan" yang dulu pernah memopulerkan namanya telah usang. Kini, publik dunia benar-benar bertekad ingin mengakhiri kekerasan dan militeristik serta ingin segera melihat "fajar" perdamaian di Palestina dan seantero Timur Tengah melalui meja perundingan.***
Penulis adalah Ketua Lembaga Study of Philosophy Jakarta
Jumat, 4 Juni 2010
Palestina kembali mencekam. Lagi-lagi Gaza digempur oleh militer Israel. Mungkin fakta itu tidak begitu mencengangkan. Sebab, serangan terbatas ke Gaza seperti yang dilakukan Israel pekan ini sebelumnya sudah sering dilakukan Israel dengan berbagai alasan hipokritifnya. Karena itu, publik internasional seakan telah terbiasa mendengarnya.
Namun, yang membuat publik dunia tercengang, termasuk Sekjen PBB, negara-negara Uni-Eropa, bahkan (mungkin juga) Amerika Serikat (AS), yaitu serangan militer yang dilancarkan Israel terhadap kapal kemanusiaan Mavi Marmara. Padahal, kapal tersebut mengangkut sukarelawan peduli Palestina dari seluruh dunia yang tergabung dalam Mer-C dan kalangan jurnalis, sehari setelah serangan Israel ke Gaza.
Karena itu, tak mengherankan jika pascapenyerangan itu, berbagai reaksi kecaman dilayangkan oleh negara-negara internasional kepada negeri Zionis itu. Bahkan, Turki yang tercatat paling banyak kehilangan sukarelawannya dalam serangan itu memilih mengecam secara aktif dan tegas dengan menarik duta besarnya dari Tel Aviv.
Minimal, terdapat tiga pertimbangan mendasar yang menjadikan publik internasional begitu mengecam serangan Israel ke kapal Mavi Marmara. Pertama, kapal Mavi Marmara yang berangkat dari Turki merupakan "kapal kemanusiaan" yang tidak memiliki tendensi politik ataupun militer sama sekali. Oleh karena itu, serangan militer terhadapnya dapat dinilai sebagai sebuah serangan dan pelecehan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
Kedua, kapal Mavi Marmara juga memuat kalangan jurnalis dari berbagai penjuru negara di dunia. Karena itu, serangan terhadapnya merupakan simbol pelecehan terhadap perlindungan dan hak kalangan jurnalistik internasional.
Ketiga, terkait dengan masa depan perdamaian, tindakan Israel tersebut dinilai berpeluang memicu memanasnya iklim konflik yang secara langsung akan mengancam masa depan perdamaian, baik pada tingkat lokal Palestina maupun regional Timur Tengah.
Oleh karena itu, bagi penulis, serangan Israel terhadap kapal Mavi Marmara merupakan sebuah blunder riskan yang potensial berpeluang menjadi "bumerang" bagi negeri Zionis itu. Apalagi, jika mengamati bahwa serangan semacam itu secara politik maupun militer dinilai tidak akan memberikan dampak positif berarti bagi Israel.
Dalam catatan penulis, akhir-akhir ini, sejak dipimpin oleh Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, blunder semacam ini kerap dilancarkan oleh Israel. Beberapa bulan lalu, Israel juga membuat blunder dengan membunuh salah satu petinggi militer Hamas yang bernama Mahmoud Al Mabhouh. Pembunuhan itu membuat negara-negara Uni-Eropa "terpaksa" mengecam Israel. Pembangunan permukiman secara "membabi buta" di kawasan Jerusalem Timur beberapa tahun ini juga merupakan "catatan hitam" Israel beberapa tahun terakhir ini.
Jika menyimak fakta-fakta itu, maka dapat dipahami bahwa sejatinya rangkaian blunder itu bukan bentuk ketidaksengajaan ataupun kesalahan strategi, tapi memang sebuah sikap yang turun dari paradigma politik. Karena itu, ini menunjukkan bahwa ada perubahan paradigma politik Israel sejak naiknya Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Di bawah kepemimpinan Netanyahu, Israel tampak kencang menggeser paradigma politiknya ke "kanan": konservatif-radikal.
Dalam paradigma politik "kanan", mekanisme berbasis militeristik selalu berada di garda terdepan dalam upaya mewujudkan hasrat politik penggeraknya. Dan, mekanisme dialog biasanya hanya akan dilalui jika dinilai akan memenangkan atau kerap hanya menjadi "kedok" semata.
Perubahan paradigma politik Israel menuju "kanan" di bawah kepemimpinan Netanyahu sama sekali tidak mengejutkan. Sebab, catatan karier politik Netanyahu di Israel memaparkan bahwa sejak dulu ia memang dikenal sebagai pemimpin Israel yang beraliran politik "kanan", tak kenal kompromi.
Dulu, paradigma "kanan" memang jitu dan efektif dalam mengantarkan Israel ke pentas kemenangan dalam setiap rivalitasnya dengan Palestina. Namun, pilihan untuk tetap berparadigma "kanan" yang tampaknya sedang dipilih oleh Netanyahu pada era kepemimpinannya saat ini merupakan sebuah blunder besar yang menjadi pangkal lahirnya rangkaian blunder Israel beberapa tahun terakhir ini.
Pasalnya, pertama, di bawah kepemimpinan Presiden Barack Obama, AS yang selama ini setia menjadi "ibu angkat" Israel justru lebih dulu menerapkan paradigma politik yang berseberangan, yaitu moderat-dialogis. Dengan demikian, berseberangan paradigma politik dengan "sang ibu angkat" dinilai akan menjadi "mimpi buruk" bagi Israel pada masa depan.
Kedua, negara-negara internasional, termasuk Uni Eropa, kini dinilai tengah berharap dan bersemangat besar untuk segera merealisasikan perdamaian di kawasan Timur Tengah, khususnya di Palestina, dengan mekanisme dialog-damai yang berbasis terbentuk dan berdirinya negara Israel dan Palestina. Jika Netanyahu memilih untuk tetap menerapkan paradigma berbasis konservatif-militeristik, maka citra dan posisi negeri Zionis itu akan makin redup dan terpojok.
Tampaknya Netanyahu perlu kembali berpikir untuk terus berdiri di atas paradigma politik "kanan". Sebab, rangkaian kecaman dan tekanan yang diterima Israel, bahkan dari sekutunya sendiri, sejak berada di bawah pimpinannya menunjukkan bahwa paradigma politik "kanan" yang dulu pernah memopulerkan namanya telah usang. Kini, publik dunia benar-benar bertekad ingin mengakhiri kekerasan dan militeristik serta ingin segera melihat "fajar" perdamaian di Palestina dan seantero Timur Tengah melalui meja perundingan.***
Penulis adalah Ketua Lembaga Study of Philosophy Jakarta
Serangan Israel ke Marmara
Oleh Dese Susilo Pramono paeh(copy)untuk disebarkan
Jumat, 4 Juni 2010
Palestina kembali mencekam. Lagi-lagi Gaza digempur oleh militer Israel. Mungkin fakta itu tidak begitu mencengangkan. Sebab, serangan terbatas ke Gaza seperti yang dilakukan Israel pekan ini sebelumnya sudah sering dilakukan Israel dengan berbagai alasan hipokritifnya. Karena itu, publik internasional seakan telah terbiasa mendengarnya.
Namun, yang membuat publik dunia tercengang, termasuk Sekjen PBB, negara-negara Uni-Eropa, bahkan (mungkin juga) Amerika Serikat (AS), yaitu serangan militer yang dilancarkan Israel terhadap kapal kemanusiaan Mavi Marmara. Padahal, kapal tersebut mengangkut sukarelawan peduli Palestina dari seluruh dunia yang tergabung dalam Mer-C dan kalangan jurnalis, sehari setelah serangan Israel ke Gaza.
Karena itu, tak mengherankan jika pascapenyerangan itu, berbagai reaksi kecaman dilayangkan oleh negara-negara internasional kepada negeri Zionis itu. Bahkan, Turki yang tercatat paling banyak kehilangan sukarelawannya dalam serangan itu memilih mengecam secara aktif dan tegas dengan menarik duta besarnya dari Tel Aviv.
Minimal, terdapat tiga pertimbangan mendasar yang menjadikan publik internasional begitu mengecam serangan Israel ke kapal Mavi Marmara. Pertama, kapal Mavi Marmara yang berangkat dari Turki merupakan "kapal kemanusiaan" yang tidak memiliki tendensi politik ataupun militer sama sekali. Oleh karena itu, serangan militer terhadapnya dapat dinilai sebagai sebuah serangan dan pelecehan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
Kedua, kapal Mavi Marmara juga memuat kalangan jurnalis dari berbagai penjuru negara di dunia. Karena itu, serangan terhadapnya merupakan simbol pelecehan terhadap perlindungan dan hak kalangan jurnalistik internasional.
Ketiga, terkait dengan masa depan perdamaian, tindakan Israel tersebut dinilai berpeluang memicu memanasnya iklim konflik yang secara langsung akan mengancam masa depan perdamaian, baik pada tingkat lokal Palestina maupun regional Timur Tengah.
Oleh karena itu, bagi penulis, serangan Israel terhadap kapal Mavi Marmara merupakan sebuah blunder riskan yang potensial berpeluang menjadi "bumerang" bagi negeri Zionis itu. Apalagi, jika mengamati bahwa serangan semacam itu secara politik maupun militer dinilai tidak akan memberikan dampak positif berarti bagi Israel.
Dalam catatan penulis, akhir-akhir ini, sejak dipimpin oleh Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, blunder semacam ini kerap dilancarkan oleh Israel. Beberapa bulan lalu, Israel juga membuat blunder dengan membunuh salah satu petinggi militer Hamas yang bernama Mahmoud Al Mabhouh. Pembunuhan itu membuat negara-negara Uni-Eropa "terpaksa" mengecam Israel. Pembangunan permukiman secara "membabi buta" di kawasan Jerusalem Timur beberapa tahun ini juga merupakan "catatan hitam" Israel beberapa tahun terakhir ini.
Jika menyimak fakta-fakta itu, maka dapat dipahami bahwa sejatinya rangkaian blunder itu bukan bentuk ketidaksengajaan ataupun kesalahan strategi, tapi memang sebuah sikap yang turun dari paradigma politik. Karena itu, ini menunjukkan bahwa ada perubahan paradigma politik Israel sejak naiknya Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Di bawah kepemimpinan Netanyahu, Israel tampak kencang menggeser paradigma politiknya ke "kanan": konservatif-radikal.
Dalam paradigma politik "kanan", mekanisme berbasis militeristik selalu berada di garda terdepan dalam upaya mewujudkan hasrat politik penggeraknya. Dan, mekanisme dialog biasanya hanya akan dilalui jika dinilai akan memenangkan atau kerap hanya menjadi "kedok" semata.
Perubahan paradigma politik Israel menuju "kanan" di bawah kepemimpinan Netanyahu sama sekali tidak mengejutkan. Sebab, catatan karier politik Netanyahu di Israel memaparkan bahwa sejak dulu ia memang dikenal sebagai pemimpin Israel yang beraliran politik "kanan", tak kenal kompromi.
Dulu, paradigma "kanan" memang jitu dan efektif dalam mengantarkan Israel ke pentas kemenangan dalam setiap rivalitasnya dengan Palestina. Namun, pilihan untuk tetap berparadigma "kanan" yang tampaknya sedang dipilih oleh Netanyahu pada era kepemimpinannya saat ini merupakan sebuah blunder besar yang menjadi pangkal lahirnya rangkaian blunder Israel beberapa tahun terakhir ini.
Pasalnya, pertama, di bawah kepemimpinan Presiden Barack Obama, AS yang selama ini setia menjadi "ibu angkat" Israel justru lebih dulu menerapkan paradigma politik yang berseberangan, yaitu moderat-dialogis. Dengan demikian, berseberangan paradigma politik dengan "sang ibu angkat" dinilai akan menjadi "mimpi buruk" bagi Israel pada masa depan.
Kedua, negara-negara internasional, termasuk Uni Eropa, kini dinilai tengah berharap dan bersemangat besar untuk segera merealisasikan perdamaian di kawasan Timur Tengah, khususnya di Palestina, dengan mekanisme dialog-damai yang berbasis terbentuk dan berdirinya negara Israel dan Palestina. Jika Netanyahu memilih untuk tetap menerapkan paradigma berbasis konservatif-militeristik, maka citra dan posisi negeri Zionis itu akan makin redup dan terpojok.
Tampaknya Netanyahu perlu kembali berpikir untuk terus berdiri di atas paradigma politik "kanan". Sebab, rangkaian kecaman dan tekanan yang diterima Israel, bahkan dari sekutunya sendiri, sejak berada di bawah pimpinannya menunjukkan bahwa paradigma politik "kanan" yang dulu pernah memopulerkan namanya telah usang. Kini, publik dunia benar-benar bertekad ingin mengakhiri kekerasan dan militeristik serta ingin segera melihat "fajar" perdamaian di Palestina dan seantero Timur Tengah melalui meja perundingan.***
http://www.suarakarya-online.com/news.html?category_name=Politik
http://www.suarakarya-online.com/news.html?category_name=Hukum
Jumat, 4 Juni 2010
Palestina kembali mencekam. Lagi-lagi Gaza digempur oleh militer Israel. Mungkin fakta itu tidak begitu mencengangkan. Sebab, serangan terbatas ke Gaza seperti yang dilakukan Israel pekan ini sebelumnya sudah sering dilakukan Israel dengan berbagai alasan hipokritifnya. Karena itu, publik internasional seakan telah terbiasa mendengarnya.
Namun, yang membuat publik dunia tercengang, termasuk Sekjen PBB, negara-negara Uni-Eropa, bahkan (mungkin juga) Amerika Serikat (AS), yaitu serangan militer yang dilancarkan Israel terhadap kapal kemanusiaan Mavi Marmara. Padahal, kapal tersebut mengangkut sukarelawan peduli Palestina dari seluruh dunia yang tergabung dalam Mer-C dan kalangan jurnalis, sehari setelah serangan Israel ke Gaza.
Karena itu, tak mengherankan jika pascapenyerangan itu, berbagai reaksi kecaman dilayangkan oleh negara-negara internasional kepada negeri Zionis itu. Bahkan, Turki yang tercatat paling banyak kehilangan sukarelawannya dalam serangan itu memilih mengecam secara aktif dan tegas dengan menarik duta besarnya dari Tel Aviv.
Minimal, terdapat tiga pertimbangan mendasar yang menjadikan publik internasional begitu mengecam serangan Israel ke kapal Mavi Marmara. Pertama, kapal Mavi Marmara yang berangkat dari Turki merupakan "kapal kemanusiaan" yang tidak memiliki tendensi politik ataupun militer sama sekali. Oleh karena itu, serangan militer terhadapnya dapat dinilai sebagai sebuah serangan dan pelecehan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
Kedua, kapal Mavi Marmara juga memuat kalangan jurnalis dari berbagai penjuru negara di dunia. Karena itu, serangan terhadapnya merupakan simbol pelecehan terhadap perlindungan dan hak kalangan jurnalistik internasional.
Ketiga, terkait dengan masa depan perdamaian, tindakan Israel tersebut dinilai berpeluang memicu memanasnya iklim konflik yang secara langsung akan mengancam masa depan perdamaian, baik pada tingkat lokal Palestina maupun regional Timur Tengah.
Oleh karena itu, bagi penulis, serangan Israel terhadap kapal Mavi Marmara merupakan sebuah blunder riskan yang potensial berpeluang menjadi "bumerang" bagi negeri Zionis itu. Apalagi, jika mengamati bahwa serangan semacam itu secara politik maupun militer dinilai tidak akan memberikan dampak positif berarti bagi Israel.
Dalam catatan penulis, akhir-akhir ini, sejak dipimpin oleh Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, blunder semacam ini kerap dilancarkan oleh Israel. Beberapa bulan lalu, Israel juga membuat blunder dengan membunuh salah satu petinggi militer Hamas yang bernama Mahmoud Al Mabhouh. Pembunuhan itu membuat negara-negara Uni-Eropa "terpaksa" mengecam Israel. Pembangunan permukiman secara "membabi buta" di kawasan Jerusalem Timur beberapa tahun ini juga merupakan "catatan hitam" Israel beberapa tahun terakhir ini.
Jika menyimak fakta-fakta itu, maka dapat dipahami bahwa sejatinya rangkaian blunder itu bukan bentuk ketidaksengajaan ataupun kesalahan strategi, tapi memang sebuah sikap yang turun dari paradigma politik. Karena itu, ini menunjukkan bahwa ada perubahan paradigma politik Israel sejak naiknya Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Di bawah kepemimpinan Netanyahu, Israel tampak kencang menggeser paradigma politiknya ke "kanan": konservatif-radikal.
Dalam paradigma politik "kanan", mekanisme berbasis militeristik selalu berada di garda terdepan dalam upaya mewujudkan hasrat politik penggeraknya. Dan, mekanisme dialog biasanya hanya akan dilalui jika dinilai akan memenangkan atau kerap hanya menjadi "kedok" semata.
Perubahan paradigma politik Israel menuju "kanan" di bawah kepemimpinan Netanyahu sama sekali tidak mengejutkan. Sebab, catatan karier politik Netanyahu di Israel memaparkan bahwa sejak dulu ia memang dikenal sebagai pemimpin Israel yang beraliran politik "kanan", tak kenal kompromi.
Dulu, paradigma "kanan" memang jitu dan efektif dalam mengantarkan Israel ke pentas kemenangan dalam setiap rivalitasnya dengan Palestina. Namun, pilihan untuk tetap berparadigma "kanan" yang tampaknya sedang dipilih oleh Netanyahu pada era kepemimpinannya saat ini merupakan sebuah blunder besar yang menjadi pangkal lahirnya rangkaian blunder Israel beberapa tahun terakhir ini.
Pasalnya, pertama, di bawah kepemimpinan Presiden Barack Obama, AS yang selama ini setia menjadi "ibu angkat" Israel justru lebih dulu menerapkan paradigma politik yang berseberangan, yaitu moderat-dialogis. Dengan demikian, berseberangan paradigma politik dengan "sang ibu angkat" dinilai akan menjadi "mimpi buruk" bagi Israel pada masa depan.
Kedua, negara-negara internasional, termasuk Uni Eropa, kini dinilai tengah berharap dan bersemangat besar untuk segera merealisasikan perdamaian di kawasan Timur Tengah, khususnya di Palestina, dengan mekanisme dialog-damai yang berbasis terbentuk dan berdirinya negara Israel dan Palestina. Jika Netanyahu memilih untuk tetap menerapkan paradigma berbasis konservatif-militeristik, maka citra dan posisi negeri Zionis itu akan makin redup dan terpojok.
Tampaknya Netanyahu perlu kembali berpikir untuk terus berdiri di atas paradigma politik "kanan". Sebab, rangkaian kecaman dan tekanan yang diterima Israel, bahkan dari sekutunya sendiri, sejak berada di bawah pimpinannya menunjukkan bahwa paradigma politik "kanan" yang dulu pernah memopulerkan namanya telah usang. Kini, publik dunia benar-benar bertekad ingin mengakhiri kekerasan dan militeristik serta ingin segera melihat "fajar" perdamaian di Palestina dan seantero Timur Tengah melalui meja perundingan.***
http://www.suarakarya-online.com/news.html?category_name=Politik
http://www.suarakarya-online.com/news.html?category_name=Hukum
Yang Terlupakan dari Insiden Mavi
Dese Susilo Pramono Paeh Blogging:
KOMPAS.com — Pelajaran apa yang bisa ditarik dari insiden di kapal Mavi Marmara? Penyelidikan lebih mendalam mengenai detail insiden tersebut perlu dilakukan, tetapi secara lebih mendasar insiden tersebut menunjukkan kegagalan solusi terhadap Gaza.
Gaza menjadi titik panas dalam relasi Israel-Palestina karena dua perkara. Pertama, Gaza merupakan laboratorium proses perdamaian. Penarikan Israel dari Gaza, berdasarkan kesepakatan Oslo, merupakan langkah awal bagi pencapaian kesepakatan final dan pembentukan negara Palestina. Gaza dipandang lebih mudah diselesaikan jika dibandingkan dengan Tepi Barat.
Kedua, kenyataan di lapangan justru menunjukkan bahwa penarikan diri Israel dari Gaza menandai berakhirnya proses politik Israel-Palestina. Keputusan Israel menarik diri dari Gaza pada tahun 2004 justru menjadi tanda kegagalan proses negosiasi yang dibangun sejak 1993.
Ada dua alasan mengapa hasil yang diharapkan tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan. Pertama, faktor Hamas. Hamas yang memiliki kontrol nyata atas Gaza menjadi momok yang menakutkan bagi proses perdamaian, Israel, dan Otoritas Palestina. Kedua, Gaza senantiasa dipandang sebagai aset politik, baik oleh Israel, Otoritas Palestina, maupun Hamas. Sebagai aset, kebutuhan publik Gaza cenderung dilupakan.
Karut-marut relasi segitiga antara Hamas, Otoritas Palestina, dan Israel tersebut menjadi alasan diberlakukannya kebijakan blokade atas Gaza oleh Pemerintah Israel. Meski melepas kontrol atas Gaza, Israel tidak melepas kontrol atas akses masuk dan keluar barang dan jasa ke dan dari Gaza.
Melepas blokade Gaza
Dalam jangka pendek, dua instrumen dapat digunakan untuk kembali memulai pembicaraan tentang Gaza dalam kerangka yang tepat. Pertama, kesepakatan gencatan senjata yang melibatkan Hamas dan Israel. Kesepakatan ini akan mendorong Israel untuk lebih memperlonggar kebijakan atas Gaza.
Sejalan dengan langkah ini, pelibatan organ-organ internasional dapat dilakukan untuk membantu pengawasan terhadap arus masuk dan keluar barang dan jasa ke dan dari Gaza. Mengingat Israel kemungkinan besar akan menolak kehadiran misi perdamaian PBB, opsi yang bisa dimanfaatkan adalah memaksimalkan fungsi dari pengamat- pengamat Uni Eropa yang selama ini mengawasi pintu masuk Gaza-Mesir dan UNRWA yang mengurusi pengungsi Palestina. Mengingat peran keduanya cukup terbatas, pengawasan masyarakat internasional terhadap kebijakan Israel dan Hamas harus terus dilakukan.
Lebih jauh, kontradiksi tersebut juga dapat dijembatani jika ada pengakuan terhadap keberadaan Hamas sebagai salah satu aktor dalam proses perdamaian.
Ada dua pilihan untuk melibatkan Hamas dalam proses perdamaian. Pertama, proses perdamaian bisa mengadopsi strategi pembicaraan dua level (intra-Palestina kemudian dilanjutkan dengan Israel-Palestina) yang cenderung disukai Israel, tetapi sensitif bagi Otoritas Palestina, atau, kedua, proses perdamaian bisa mengadopsi strategi pembicara tiga pihak yang sangat sensitif bagi Israel, tetapi lebih tidak sensitif bagi Otoritas Palestina.
Pilihan pertama sebenarnya lebih masuk akal mengingat minimnya resistensi dari Israel dan para mediator Barat. Hanya saja, pilihan ini akan mengorbankan independensi Otoritas Palestina dalam mengelola masalah domestiknya. Tatanan demokrasi yang dijalankan di Palestina pasca-Yasser Arafat sebenarnya menjadi salah satu solusi terbaik, tetapi sayangnya kemenangan Hamas dalam pemilu legislatif dinodai oleh penolakan Barat dan Israel. Fatah yang mendominasi PLO, organ tunggal yang diakui keberadaannya secara internasional sebagai wakil Palestina, pun cenderung memilih untuk mengambil keuntungan sesaat dengan aneka alasan.
Kedua alternatif tersebut harus diletakkan dalam kerangka membangun kontrol efektif Otoritas Palestina atas wilayah Gaza. Tanpa adanya kontrol yang efektif dari Otoritas Palestina, harga yang harus dibayar oleh Hamas untuk bisa menjadi pemain proses perdamaian, proses perdamaian tidak akan bisa dijalankan dengan baik.
RI dan internasional
Dalam konteks Indonesia, pilihan menjadi mediator dalam kedua strategi cenderung sulit dilakukan. Dalam pilihan pertama, tekanan Indonesia dalam penyelesaian konflik intra-Palestina akan bisa dipandang sebagai intervensi atas urusan domestik Otoritas Palestina.
Dalam pilihan kedua, tekanan Indonesia akan menjadi tidak efektif mengingat ketiadaan saluran langsung Indonesia-Israel. Peran maksimum yang bisa dijalankan Indonesia adalah menggalang kekuatan penengah untuk lebih melihat kebutuhan menerima eksistensi Hamas sebagai pemain dalam proses perdamaian, baik dalam strategi pertama maupun kedua.
Indonesia dapat berperan sebagai lem perekat para mediator untuk lebih bersikap lebih kritis dalam penyelesaian masalah Gaza. Kritis dalam artian mampu untuk lebih tanggap terhadap niat politik Hamas, tetapi juga mampu untuk resisten terhadap aksi kekerasan oleh siapa pun, Israel dan Hamas. Pilihan tersebut dapat dijadikan agenda pembicaraan antara Indonesia dan AS, mediator utama proses perdamaian, meski harus dilakukan secara diam-diam.
Mavi Marmara bisa jadi korban pertama masalah Gaza yang berasal dari luar Gaza. Namun, patut dicatat bahwa para pemukim Gaza, bukan Hamas, Otoritas Palestina, apalagi Israel, merupakan korban sesungguhnya yang sering terlupakan. Jangan lagi mereka dilupakan.
Broto Wardoyo, Pengajar Departemen Ilmu Hubungan Internasional, UI
Langganan:
Postingan (Atom)
